Permasalahan Signifikan Kementerian Infrastruktur, Upaya Mencapai Dampak Positif Bagi Masyarakat

Di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan, pembangunan infrastruktur berlangsung dengan sangat cepat dan signifikan. Infrastruktur yang menjadi prioritas selama masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2014-2024 mencakup konektivitas, seperti jalan desa, jalan tol, pelabuhan, terminal, dan bandara. Tercatat, jalan desa telah dibangun sepanjang 366.000 kilometer, jalan tol mencapai 2.700 kilometer, serta terdapat 45 Proyek Strategis Nasional (PSN), 193 rehabilitasi pelabuhan, 91 rehabilitasi bandara, 25 bandara baru, 157 terminal, dan 80 program kereta.

Meskipun banyak infrastruktur konektivitas yang telah dibangun, Guru Besar Infrastruktur Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam sektor infrastruktur di Indonesia adalah kurangnya perhatian terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan cenderung hanya berfokus pada penyelesaian proyek tanpa mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Danang menekankan bahwa para menteri yang bertanggung jawab atas infrastruktur seharusnya memahami cara melakukan pekerjaan dengan benar, bukan hanya sekadar menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, para menteri juga perlu fokus pada pencapaian target investasi dan menjaga aset agar tetap terjaga. Danang tidak hanya membahas infrastruktur konektivitas, tetapi juga kondisi infrastruktur air bersih.

Ia berpendapat bahwa dengan hanya berfokus pada penyelesaian tugas dan prinsip melakukan pekerjaan dengan benar, Indonesia kini berada di posisi yang rendah di antara negara-negara Asia Tenggara dalam hal akses terhadap air minum perpipaan. Menurut data UNICEF 2023, Indonesia berada di bawah Kamboja dengan tingkat akses jaringan air minum perpipaan sebesar 19,76 persen. "Ini sangat memalukan. Oleh karena itu, kementerian infrastruktur harus berupaya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini sangat penting," ungkap Danang kepada Kompas.com pada hari Senin, 21 Oktober 2024. Danang berharap agar para menteri yang menjabat di bidang infrastruktur di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan dapat terus membangun dan merawat aset-aset infrastruktur yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Kelima kementerian yang dimaksud meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan. Danang juga berharap kehadiran Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum yang merupakan pejabat karier, serta menteri dan wakil menteri lainnya yang bukan pejabat karier, dapat merumuskan kebijakan strategis, sementara Kesekjenan memberikan dukungan administratif. "Tantangan yang dihadapi oleh para menteri ini adalah keterbatasan anggaran dan penurunan minat investasi swasta," tutup Danang.

Tag: Infrastruktur Kementerian Infrastruktur PUPR