Pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan target mencapai 8 persen, salah satunya melalui optimalisasi sektor pariwisata yang memberikan kontribusi sebesar 4,01 persen terhadap Produk Bruto Domestik pada kuartal III tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2023. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Isu Strategis Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlangsung di Kantor Gubernur DIY bertujuan untuk mengumpulkan berbagai tantangan dan masukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah, pengelola Taman Wisata Borobudur (TWB), serta asosiasi perusahaan di bidang perjalanan wisata. "Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua," kata Haryo pada Rabu (5/2). Salah satu strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah adalah kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, serta mendukung sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam destinasi wisata. Dalam pertemuan tersebut, diungkapkan berbagai harapan, mulai dari pengembangan wilayah dan infrastruktur pendukung, peningkatan transportasi publik untuk mempermudah akses dan menekan biaya perjalanan ke lokasi wisata, pengembangan produk wisata yang lebih beragam untuk mengoptimalkan pengeluaran wisatawan, hingga peningkatan kualitas destinasi wisata yang ada. Sahli Haryo secara khusus menekankan beberapa isu strategis, termasuk upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusantara dan aksesibilitas terkait diskon tiket perjalanan pada saat Idulfitri. Selanjutnya, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pariwisata serta mendorong kebijakan di bawah Kemenko Perekonomian yang dapat mendukung sektor pariwisata, seperti melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan bagi sumber daya manusia di sektor tenaga kerja. "Sementara kuantitas pariwisata memang penting, saya sepakat bahwa kualitas lebih utama, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam menciptakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kami sangat terbuka untuk kajian-kajian lain, mengingat kami adalah entitas baru dalam sektor pariwisata," tutup Sahli Haryo.